Cacat Hukum, PPKD dan DPMD Bengkulu Utara Dilapor Ke Polda Bengkulu

0 341

Bengkulu, Penasumatera.co.id – Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara, dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bengkulu atas kasus dugaan kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa, oleh dua calon Kepala Desa (Kades) yang kalah. Kata Wawan Ersanovi Lawyer dari dua calon Kepala Desa.

“Menurut Wawan dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wawan Andil, laporan itu bukan karena tidak terima hasil pemilihan Kepala Desa (Kades) yang mengalahkan kliennya. Namun ada kecurangan cacat hukum pencalonan Kepala Desa tersebut”.

Kita sudah memperoleh bukti berupa photo, video, berkas serta rekaman. Dan kami juga mempunyai saksi-saksi yang menyaksikan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh PPKD yang menyebabkan proses penerimaan bakal calon Kepala Desa Karang Anyar II atas nama Harnasion telah cacat Hukum.

Wawan Ersanovi menilai dari data yang tercantum itu aneh, merujuk pada undang-undang. Jelasnya, Jum’at (29/07/2022)

“Perlu diketahui, pendaftaran calon Kepala Desa berlangsung selama 9 hari sejak tanggal 11 sampai dengan 19 Mei 2022 pukul 09.00 Wib sampai 16.00 Wib. Kemudian dalam RDP tersebut PPKD mengakui tidak membuat tanda terima berkas Harnasion dikarnakan telah melewati batas pendaftaran, juga ijazah dilegalisir melewati batas waktu tanggal 27 Mei 2022”.

Masih disampaikan Wawan didampingi klienya, kami juga menyampaikan keberatan awalnya PPKD Desa Karang Anyar II telah menolak berkas Harnasion namum PPKD Kabupaten memberikan arahan untuk menerima, bagaimana mungkin DPMD Bengkulu Utara membuat telaah tanpa melihat dan mencermati proses yang terjadi secara langsung, jelasnya.

Kami menduga kuat PPKD desa Karang Anyar II telah diintervensi dan ditekan oleh PPKD Kabupaten dan DPMD sehingga ikut intruksi yang keliru dan sesat dengan dalil menjalankan pekerjaan sesuai amanat Peraturan namun justru PPKD Kabupaten dan DMPD sendiri yang melanggar, singkatnya.

Maka dengan ini kepada Kapolda Bengkulu melalui Dirreskrimum Polda Bengkulu, bahwa demi tegaknya proses demokrasi yang baik dan sesuai dengan asas pemilihan yang dianut oleh NKRI baik Pemilu, Pilkada maupun Pilkades yang luber dan Jurdil (Langsung, Umum dan Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil) serta terungkapnya penyebab masalahan tersebut secara materil, nyata dan fakta. Kepada Polda Bengkulu untuk dapat memproses atas pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan per undang-undangan. Tutupnya. (Yapp)

Baca Juga
Penasumatera