Diskusi Publik Catatan Akhir Tahun FK-PKBB SS Bahas Perda Pajak Restoran Kota Palembang

0 56

PALEMBANG, PenaSumatera.co.id – Pengukuhan pengurus sekaligus diskusi publik, Catatan akhir tahun Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Bersatu Palembang Sumatera Selatan (FK-PKBP SS), “ Menuntut Regulasi Pajak Usaha Kuliner Yang Berkeadilan”. Bertempatan di Hotel Aston Palembang, Rabu (18/12).

Acara dihadiri oleh, Hj. Ra Anita Noeringhati S.H M.M selaku ketua DPRD Provinsi Sumsel), Febri Irwansyah selaku Pemerhati Budaya Pelambang, Idasril S.H, S.E, M.M selaku Moderator, Herlan Asfiudin selaku Ketua PHRI, H.M. Akbar Alfaro, B. Bus,M.M Selaku anggota DPRD kota Palembang, Drs. Wijaya, Mc,M.Si,Ph.D selaku Akademis UIN, H. Donny Meilano l, S.H.,M.sy selaku Intelektual Muslim, H . Ridwan Hayatuddin.S.H,M.M. Selaku PPRMM Palembang.

Idasril S.H, S.E, M.M selaku Moderator, didampingi Yospen Hendra selaku ketua pelaksana mengatakan Salah satu misi melakukan pengukuhan dan diskusi ini, ingin memohon kepada pemerintahan kota khususnya dan sumsel pada umumnya, dalam menerapkan dalam persoalan pajak yang berkeadilan, yang bisa diterima semua pihak bukan semuanya menerima.

“Artinya setiap pelaku kuliner, mereka taat pajak bukan tidak membayar pajak, tetapi dengan berkeadilan artinya yang diterapkan pemerintah palembang, selama ini membayar pajak yang telah ditetapkan,” katanya

Jelasnya, Itu pelaku kuliner sepakat dan tidak ada yang menolak, tetapi tiba-tiba beberapa waktu yang lalu, sempat heboh dimedia sosial pemerintah palembang melalui PPBD memberikan penyataan yang membuat pelaku kuliner terkejut, dari lebel nasi bungkus, pempek hingga pecel lele akan dikenakan pajak 10 persen tanpa menyebutkan klasifikasinya seharusnya tidak menyebutkan makanannya tetapi klasifikasinya yang dikenakan pajak.

Lanjut Idasril, Contonya, Pertama tempat usahanya bukan makanannya kalau seperti ini kemungkinan pelaku kuliner tidak akan merasa kaget atau keberatan. Kedua, di Perda pendapatan daerah nomor 2 tahun 2018 jelas mengatakan objek pajak itu restoran, pedagang kaki lima hingga angkringan.

“Solusinya ini, seperti ini kita bayar pajak semua kita cinta kota palembang dan ikut serta dalam pembangunannya tetapi tidak sebegitunya. Masa, orang omset yang 100 ribu perhari harus dikenakan pajak 3 juta perbulan, itu tidak balance makanya ini yang kita ajak untuk mencari solusi dan mengarah ke revisi Perda, yang kita lihat persoalan utamanya ini Perda,” ulasnya

Sementara itu, Hj. Ra Anita Noeringhati S.H M.M selaku ketua DPRD Provinsi Sumsel, menambahkan Bahwa terbentukanya forum komunikasi kuliner bersatu, berangkat dari rasa kebersamaan dan saya selaku ketua DPRD Sumsel sangat menaruh apresiasi dapat memperkaya kuliner dan dapat mempersatukan kuliner khususnya di sumsel.

“Sehingga, kedepan pelaku-pelaku kuliner dapat mempererat lagi kesatuan untuk tidak berkompetisi tetapi untuk bersama-sama untuk membesarkan kuliner di sumsel,” ulasnya

Untuk pajak, dalam menerapkan suatu kebijakan tidak bisa satu sisi dan harus dikaji dibebebarapa aspek dan harus meminta pendapat dari beberapa ahli, akademis, tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua line sehingga akan mendapat hasil yang bagus dan mengecilkan suatu ketidakadilan.

Agung Nugraha, selaku kabid pajak dan lainnya, mengatakan “respon sangat positif, kita sudah membahas tuntutan mereka dan sudah mengadakan pertemuan beberapa kali dengan pelaku-pelaku usaha, mengenai perda tahun depan,” tuturnya

“Poin-poin yang akan kita sampaikan dibagian hukum pemkot, kita selanjutnya akan bahas dengan dewan kota Palembang untuk mendapatkan kata kesepatan,” ungkapnya

Jadi, untuk pajak restoran ada klasifikasi dibawah 9 juta itu kenakan pajak 5 persen, “diatas 10 juta keatas itu 10persen, itu akan dikaji lagi dan dibahas dengan dewan dan pelaku usaha dan akan mendapat kata kesepakatan dulu dan akan kita terbitkan pada 2020,” tutupnya (ijah)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Penasumatera