DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Tentang RAPBD-P 2020

0 43

BENGKULU, Penasumatera.co.id – DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (17/09) menggelar Rapat Paripurna ke -2 Masa Persidangan ke-3 dengan agenda, Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Provinsi Bengkulu tahun 2020, di Ruang Rapat Paripurna.

Adapun Rapat Paripurna yang berlangsung dipimpin Wakil Ketua Dewan Provinsi Suharto dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah.

Dalam nota penjelasannya, Gubernur Bengkulu mengatakan, berdasarkan evaluasi kinerja dan pelaksanaan APBD 2020 serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah, RAPBD-P Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2020 yaitu, Pendapatan, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp 3, 368 triliun lebih. Setelah perubahan dianggarkan menjadi Rp 2, 820 triliun lebih.

“Sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 548. 271.217. 363, 05, sampai Wakil Gubernur (Wagub) Dedy Ermansyah saat membacakan Nota Penjelasan Gubernur Bengkulu”.

DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Tentang RAPBD-P 2020

Kemudian lanjut Wagub mengatakan belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp 3, 475 triliun lebih dan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 2, 834 triliun lebih dan mengalami penurunan sebesar Rp 641, 078 miliar lebih.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 548.271.217.363,05,” ujarnya.

Dipenghujung nota penjelasannya, Gubernur juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan RAPBD-P tersebut dan berharap anggota dewan provinsi dapat membahas dan menyetujuinya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu.

Besar harapan kami anggota Dewan terhormat dapat melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan Perubahan APBD Provinsi Bengkulu 2020, selanjutnya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, no tutup Wagub. (Adv)

Baca Juga
Penasumatera