Hari ini, Tim Kuasa Hukum Terdakwa Nazirwan Delamat Ajukan Eksepsi

0 88

 

PALEMBANG, Penasumatera.co.id –

Hari ini, Tim Kuasa Hukum Terdakwa Nazirwan Delamat dari Kantor Hukum Samudera mengajukan Eksepsi (bantahan) atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Nomor Register Perkara : 1284/Pid.B/2019/PN.Plg, yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada sidang yang digelar pada Selasa (3/9) lalu di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Selasa (10/9).

“Sesuai dengan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, Terdakwa Nazirwan Delamat, menggunakan hak hukumnya dalam menyanggah atau membantah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah meminta dan mempercayakan kepada kami selaku Penasehat Hukum yang bersangkutan, untuk menyiapkan Nota Keberatan atau Eksepsi,” terang kuasa hukum terdakwa, Suwito Winoto SH, Agus Mirantawan SH, Harry Susanto SH dan Nurlailatul Qodar Gathmir SH ketika diwawancarai awak media.

Dalam membantah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi bagian rujukan kami adalah ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (Tempus Delicti), dan tempat tindak pidana itu terjadi (Locus Delicti), Dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (Obscuur Libel).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan sekitar tahun 2011 dan diketerangan lain dalam Dakwaan menyebutkan tanggal mulai tahun 2013 untuk pemberian 21 (dua puluh satu) fasilitas kredit, disini terlihat adanya perbedaan penetapan waktu tahun 2011 dan tahun 2013, dalam hal ini locus dan tempus delicti tidak jelas, sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangatlah tidak secara cermat, jelas, dan lengkap .

Bahwa perlu diketahui penjabaran Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya mengambil suatu kesimpulan yang kesemuanya dibebankan kepada Terdakwa Nazirwan Delamat saja, padahal bukanlah menjadi uraian jabatan tugas utama Terdakwa Nazirwan Delamat akan tetapi Dakwaan lebih menggambarkan peranan masing-masing unit dibawah Terdakwa Nazirwan Delamat yang memiliki kesesuaiannya kompetensi uraian jabatan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing petugas.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga tidak cermat dan tidak lengkap menguraikan terhadap masing-masing 21 (dua puluh satu) fasilitas kredit tersebut.

“Pada sidang minggu lalu, Selasa (3/9), Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak teliti dalam menuliskan tanggal dan bulan yang berbeda, yaitu bulan Agustus 2019 pada Surat Dakwaan tersebut, dikarenakan dakwaan yang dibacakan dan yang diberikan kepada kami selaku penasehat hukum terdakwa tidak mencantumkan tanggal (kosong) dan bulan yang tertulis adalah bulan Agustus 2019, oleh sebab itu sudah seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum,” jelasnya.

Masih ada lagi, lanjut Suwito, beberapa hal yang kami uraikan dalam eksepsi kami untuk membatalkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan pembacaan Eksepsi Terdakwa Nazirwan Delamat.

“Dari hal-hal yang telah Kami jelaskan diatas, menjadikan Surat Dakwaan menjadi kabur (obscuur libel), bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 03 September 2019 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan sekaligus menetapkan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum,” tandasnya. (agustin selfi)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Penasumatera