Harnojoyo Dinilai Langgar Pengabaian Kewajiban Hukum

0 145

PALEMBANG, Penasumatera.co.id – Ombusdman RI Perwakilan Sumsel, menilai kebijakan yang diambil Walikota Palembang,H.Harnojoyo terhadap 2 Peraturan Walikota,(Perwali) terkait Pajak Bumi Bangunan (PBB) diduga melanggar mal administrasi dan pengabaian kewajiban hukum, sebab, masih ada beberapa kawasan yang justru berbeda dengan Nilai Jual Objek Pajak,(NJOP).

Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, M. Adrian, mengatakan,kewajiban pemerintah untuk menetapkan NJOP berdasarkan aturan dengan melakukan penyesuaian harga pasar memang dibenarkan undang/undang tapi semestinya harus merata di semua kawasan karena jangan sampai justru fakta di lapangan ada temuan kawasan yang NJOP nya justru dibawah pasar walau semestinya diatas harga pasar begitu pun sebaliknya, kawasannya yang semestinya diatas harga pasar ternyata berada dibawah pasar.”Berdasarkan kajian kita.bisa disimpulkan walikota melakukan pengabaian kewajiban hukum,” kata Adrian, Senin (8/07).

Dijelaskannya, pihaknya menemukan di beberapa kawasan di Palembang justru harganya di bawah harga pasar dan sebaliknya ada kawasan yang seharusnya di bawah harga pasar justru di atas harga pasar. Misalnya, di kawasan seharusnya NJOPnya mencapai Rp 10 juta namun di lapangan hanya Rp 7 juta sebaliknya ada pula yang nilainya Rp 3 juta padahal hanya Rp 1 juta.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolah Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Drs Kgs.H. Sulaiman Amin, mengatakan BPPD telah melakukan kajian teknis dengan opsi memberikan stimulus kepada wajib pajak.

“Perwali sudah kita siapkan segera dilakukan sosialisasi kemasyarakat DPRD dan ombudsman. Stimulus atau pemberian diskon mulai dari 20 sampai 80 persen,”katanya.

Dijelaskannya, dalam pengenalan PBB ini dikenal sistem Pembukaan buku 1 sampai 2 dibawah 300 ribu diberikan stimulus 100 persen. 300 sampai 500, buku 3 diberikan 80 persen, 4 70 persen, 5 60 dan buku 6 20 persen.

“Bagi yang keberatan masih ada peluang untuk mengajukan keberatan stelah ada stimulus, syarat SOP melihat berdasarkan perwali,”jelasnya.

Sulaiman menambahkan.Untuk SPPT perubahan awal Agustus BPPD akan melakukan pencetakan baru surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).

“Dari target Rp442 miliar dengan adanya stimulus ini dengan pencapaian 80 persen hanya Rp 275 miliar, namun bisa tertutup dengan lainya dari pajak terhutang”tambahnya. (Hilmy)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Penasumatera