HGU Terlantar, Pemkab BU Bentuk Tim Terpadu

0 76

BENGKULU UTARA, Penasumatera.co.id – Terkait adanya Hak Guna Usaha (HGU) terlantar yang belum memiliki payung hukum, Pemerintahan Daerah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara, bersama jajaran Kantor Pertanahan (BPN) mengelar sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Bengkulu Utara, pada Kamis (16/9).

“Dalam kesempatan sidang berlangsung di Kantor Pertanahan Ir. Mian Bupati Bengkulu Utara, menyampaikan apresiasi kepada kantor Pertanahan, yang telah berkolaborasi dengan Pemkab, agar masyarakat memiliki payung hukum atas kepemilikan tanahnya yakni sertifikat “meskipun belum menyeluruh”. Ujarnya.

Diketahui, lanjut Bupati dimana sebelumnya adalah HGU terlantar, sekarang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tentu dalam kesempatan ini kita apresiasi upaya jajaran BPN sampai turun ke lapangan dengan langsung berkolaborasi dengan Pemkab menginventalisir lahan-lahan tersebut.

Kemudian harapannya kepada masyarakat agar tidak mengalihkan lahan ke pihak lain, Pemkab tetap berusaha mengusulkan ke Kementerian LHK terkait kepemilikan tanah untuk masyarakat di wilayah HGU yang telah dilepaskan pemegang, dan alhamdulillah kita sudah dapat surat untuk membentuk tim terpadu dan kita akan lakukan survey lagi, begitu jelasnya.

Terpisah Encep Mulya Nakhrowi ,MH Kepala Kantor Pertanahan BU, menegaskan, bahwa dasar hukum pelaksanaan Landreform yaitu TAP MPR No.9 th 2021 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, PP No.86 th 2018 tentang Reforma Agraria. Keputusan bupati BU Nomor .131 th 2021 tentang Panitia Pertimbangan Landreform Kab BU dan keputusan Kakanwil prov bengkulu BPN No.29 th 2021.

Landreform merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat indonesia. Tegasnya menyampaikan.

Adapun sasaran wilayah landreform adalah HGU yang dilepaskan oleh pemegang HGU , tanah -tanah yang dilepaskan kita distribusikan ke masyarakat yang memang mereka berhak mendapatkannya. Tujuan dari Distribusi tanah itu ialah untuk pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah, tutupnya. (**)

Baca Juga
Penasumatera