Ini Hasil Mediasi Sengketa Lahan Warga Desa Purwaraja dan PT Lonsum

0 58

 

LAHAT, penasumatera.co.id – Mediasi sengketa lahan antara warga Desa Purwaraja, SP 4 Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, dengan pihak perusahaan Kelapa Sawit PT. Lonsum Tbk seluas 165 Ha kembali di gelar di ruang Oproom Pemkab Lahat. Kamis (7/11/19), kali ini pihak PT. Lonsum Tbk. hadir memenuhi undangan Pemkab Lahat dalam pertemuan guna membahas sengketa lahan yang telah berlarut-larut.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari mediasi yang dilakukan sebelumnya, dimana pihak-pihak OTDA telah melakukan peninjauan dan pengukuran ke lokasi bersama tim yang terdiri dari, BPMdes, Dinas Transmigrasi, Perkim, Perkebunan/pertanian, Kabag Hukum dan Camat Gumay Talang, Camat Kikim Timur, serta Kepala Desa Perwaraja, Suka Makmur.

Dari hasil tim peninjauan Kabag Wilayah Syamsul Bahri mengatakan bahwa, Desa Purwaraja SP4 adalah desa yang baru, dimana perbatasan Desa Purwaraja dan Suka Makmur sejauh ini tidak ada masalah, selain itu Desa Purwaraja juga telah terdaftar di SK Gubernur Sumsel 301/SK/98.

“Dari hasil itu sudah jelas bahwa Desa Purwaraja telah terdaftar di Surat Keputusan Gubernur Sumsel, jadi tinggal masyarakat warga desa memberikan SK ke Bupati,” kata Syamsul Bahri.

Senada, Kepala Dinas Perizinan Heri Alkafi, menerangkan bahwa di izin lokasi No. 503 yang menjadi dasar lonsum untuk mengukur dan tidak ada Desa Purwaraja masuk dalam izin lokasi.

“Berdasarkan SK Bupati terdahulu bahwa Desa purwaraja tidak masuk dalam izin lokasi dan saat ini Izin lokasi telah habis pada 29 September yang lalu,” terang Heri.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Ismail Hanafi, menyampaikan jika lahan Desa Purwaraja memang di peruntukkan untuk wilayah pemukiman Transmigrasi berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 1991 yang lalu. Dimana dalam kesepakatan bersama Provinsi Tingkat I dalam rangka pembangunan nasional khususnya di bidang Transmigrasi.

“Jadi itu jelas lahan khusus untuk pemukiman transmigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan hingga saat ini kontribusi pihak PT.Lonsum sendiri tidak ada untuk Kabupaten Lahat,” kata Ismail Hanafi.

Ditempat yang sama, Kuasa Hukum warga Desa Purwaraja Sujoko Bagus,SH mengatakan bahwa hasil dari mediasi telah menemukan titik terang, menurut Joko keterangan dari pihak BPN, Disnakertran, Dinas Perizinan Terpadu, dan OTDA, telah jelas membuktikan bahwa lahan sah milik warga SP4.

Namun dirinya dan warga Desa Purwaraja juga mempertanyakan pihak Kanwil Sumsel terkait akan melakukan pemetaan ulang pada minggu ke 3 bulan November nanti.

“Kami bingung kenapa pihak BPN Kanwil Sumsel akan mengukur ulang lagi, itu mengukur batas lahan, atau HGU pihak PT. Lonsum, jika itu dilakukan mereka sudah menyalahi aturan,” tegas Joko.

Pihak PT. Lonsum melalui Kuasa Hukum Agus Efendi menjelaskan akan mengajukan permohonan HGU karena perpanjangan sebelumnya bermasalah,  dimana telah ada tanaman pokok lonsum yang di luar HGU di Lahan, Muara Tandi dan Tanah pilih.

“Permasalahan ini adalah perbedaan data dan kami juga ikut ekspos dan kanwil sumsel untuk di tinjau ulang karena kami keberatan,”jelas Agus. (D0d)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Penasumatera