Ini Penjelasan PLN WS2JB Soal Siapa yang Bertanggungjawab dari Perencanaan, Penglolaan Hingga Pembayaran Tagihan Listrik Lampu Jalan Umum

0 22

PALEMBANG, Penasumatera.co.id – Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipasang Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk kepentingan umum, sesuai dengan ID Pelanggan PLN untuk pemeliharaan dan tagihan rekeningnya harus dibayar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.

“Pengelolaan PJU sepenuhnya wewenang dan tanggung jawab Pemkot dan Pemda setempat,” ungkap Manager Bidang SDM PLN Wilayah S2JB, Lala Arief Fadillah, Sabtu (15/9/2018).

Menurut Lala, untuk wewenang pengelolaan PJU tersebut dikelola oleh Pemkab atau Pemkot setempat melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

“Dinas instansi yang ditunjuk tersebut mengelola PJU mulai dari perencanaan, penambahan, perluasan, pemasangan jaringan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengawasannya,” jelas Lala.

Sedangkan untuk bagian instalasi yang bertanggung jawab mulai dari pecahnya bola lampu, rusaknya tiang lampu, sampai pembayaran rekening, dalam hal ini PLN hanya menyediakan pasokan aliran listrik sesuai kontrak yang telah dibayar dan disetujui Pemerintah setempat.

“Jika lampu penerangan jalan tersebut disambungkan ke listrik rumah anda dengan persetujuan tertulis dari Pemerintah setempat dan terdaftar di PLN (kontrak dengan PLN sudah ada), maka lampu tersebut legal dan tidak ada masalah,” katanya.

Namun, tambahnya jika pemasangan lampu tersebut tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat. Termasuk juga PJU swadaya masyarakat yang meski dibahas melalui forum resmi seperti rapat RT atau RW bila dalam pemasangan listrik dilakukan dengan cara mencantol, maka akan tergolong PJU ilegal karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian listrik lantaran aliran listriknya diperoleh dengan cara yang tidak sah.

“Permintaan/Perluasan PJU yang datang dari lingkungan masyarakat harus ditujukan kepada Pemda/ Pemkot setempat selaku pengelola PJU, karena PLN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penambahan perluasan PJU,” jelasnya.

Lala berharap, dalam hal merealisasikan penambahan atau perluasan PJU tersebut, Pemda dan PLN senantiasa saling berkoordinasi dalam menentukan kelayakan pasokan aliran listrik, agar setiap PJU yang dipasang dapat menyala dengan baik dan tidak mengganggu tegangan listrik pelanggan PLN di sekitarnya.(rel/ferryz)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.