Jika Hancurkan Aset Tanpa Sepengetahuan, BPKAD Provinsi Tidak Akan Segan Bawa Keranah Hukum

0 70

BENGKULU, Penasumatera.co.id – Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu, melalui Shahrul Azwari Kepala Bidang, berjanji tidak akan segan-segan menindak tegas, jika ada oknum atau siapapun itu yang melakukan penghancuran atau pengerusakan aset milik Provinsi di Kabupaten Kota, bahkan dirinya mengatakan akan melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Kepada media ini Sahrul Azwari kembali menegaskan terkait aset kita akan cek, lanjut dirinya menginggatkan jika memang terjadi temuan di Kabupaten demikian, “jelas perbuatan itu kriminal”, dan sebaliknya jika oknum tersebut tak bertanggungjawab atas perbuatanya (ganti rugi) terkait penghancuran, kita akan lapor ke APH untuk dibawa keranah hukum, tegasnya, pada Rabu (18/03/2020).

“Seperti salah satu contoh Jogging Track, jika dihancurkan tidak menjadi masalahkan pada intinya untuk peningkatan bukan pengerusakan, jadi jelas dalam hal ini tergantung kewenangannya jika aset di Kabupaten tersebut milik Provinsi kemudian aset tersebut dihancurkan oleh pihak Provinsi dan kemudian dipercantik dengan kembali dibangun menjadi lebih bagus lagi, itu tidak menjadi masalah”. terangnya.

Namun, lanjutnya menerangkan, jika aset tersebut milik kita Provinsi berada di Kabupaten, kemudian dihancurkan atau dirusak tanpa sepengetahuan (izin-red) jelas itu salah. “Mestinya sebelum melakukan penghancuran oknum tersebut harus mengetahui ini aset milik siapa kemudian lanjut untuk menyurati Provinsi dan jangan main hancurkan saja, sebagai catatan jika itu Jogging Track milik Provinsi harus izin dahulu,” sampainya.

Ditanya terkait aset Provinisi Bengkulu, Kabid menerangkan, untuk aset kita seperti diantaranya Gedung, Tanah, Jalan, Res Area, Trotoar, Jogging Track dan masih banyak lagi aset Provinsi yang berada di Kabupaten-Kabupaten”, tambahnya lagi.

Jadi pada intinya jikalau itu Jalan milik Provinsi, atau Jogging Track milik Provinsi, sebelum dilakukan penghancuran oknum atau siapapun itu harus meminta izin kepada Gubernur atau Sekda.”Namun jika Pemerintah untuk keranah hukum kita ada kebijakan-kebijakan, biasanya jika bukan milik, Kabupaten Bupati atau Sekda terlebih dahulu menyurati Gubernur untuk dilakukan rehab dan mohon izin untuk dilakukan penghancuran,” Sampai Kepala Bidang BPKAD dengan tegas. (Yapp)

loading...

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Penasumatera