Kadis Perkebunan BU Jangan Seperti Anak Kecil, Aliansi Petani Sawit Akan Bentang Spanduk Di Kantor Gubernur

0 217

Bengkulu, Penasumatera.co.id – Puluhan massa perwakilan Petani Kelapa Sawit yang tergabung dalam aliansi Petani Kelapa Sawit Kabupaten Provinsi Bengkulu, pada Jum’at 27 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib akan menggelar aksi Bentang Spanduk di Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu.

Ketua Ikatan Petani Sawit Mandiri (IPSM) Provinsi Bengkulu, Edy Mashuri sebelumnya menyampaikan terimakasih kepada Bupati Bengkulu Utara, dimana sangat intens menyuarakan pembelaan terhadap petani dan juga turun langsung kelapanganmengeluarkan statment akan memberi sanksi kepada pabrik tak taat harga tetapan Tim penetapan harga Tandan Buah Sawit (TBS) Provinsi Bengkulu.

“Ini adalah bentuk penghargaan kami petani Kelapa Sawit terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah (Pemda) Bengkulu Utara (BU) katanya, atau ini sebaliknya sepintas menandakan bahwa Bupati BU dan Buyung Azhari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara tidak begitu memahami apa itu esensi dari Permentan 1 Tahun 2018 dan Pergub 64 Tahun 2018”.

Terpisah, sebelumnya Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan ketika dibincang soal harga tetapan dalam jedah rapat koordinasi penetapan harga TBS di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu, “menutip”dengan ber api-api dirinya mengatakan jika ada pabrik Kelapa Sawit yang tidak taat harga tetapan Tim, maka dialah orang yang pertama yang akan menguggat pabrik Kelapa Sawit tersebut agar dicabut izin produksinya. Jadi kita harap jangan hanya omong saja, kalau omong saja anak kecil juga bisa. Ujarnya, pada Rabu (25/05/2022)

“Masih disampaikan Ketua IPSM didampingi anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bengkulu, pada intinya dalam kedua aturan tersebut hanya berlaku kepada petani mitra. Juga dalam rapat pada 17 Mei 2022 lalu, sebelumnya Bupati BU mengatakan kemitraan dalam aturan itu tidak perlu di permasalahkan karna pada hakekatnya petani menjual sawit kepada pabrik itu adalah bentuk dari mitra. Menurut kami pernyataan itu tidak ada salahnya, akan tetapi secara hukum kemitraan disebut adalah bukan yang seperti itu.

Menurut aturan kemitraan yang dimaksud adalah ada perjanjian kerjasama antara petani dengan pabrik yang diketahui oleh Kepala Daerah masing-masing melalui kepala dinasnya dan terikat minimal 10 Tahun. Perjanjian kerjasama ini tertulis ada prosedurnya dan harga ditetapkan bersama, cara penetapan harganya adalah satu hamparan petani yang terdiri dari beberapa orang petani minimal 20 hektar itu TBS nya di uji rendemen dahulu, dasar rendemen inilah tertulis didalam perjanjian kemitraan yang selama 10 Tahun itu dan rendemen ini diuji berkala, itulah dasar perhitungan harganya dalam kemitraan, jelasnya.

Terus saya tanyakan lagi, sudah berapa Pemda kita menanda tangani sebagai unsur yang mengetahui perjanjian antara petani dengan pabrik yang terikat minimal 10 Tahun. Jika tidak ada itu berarti, inti dari perjuangan yang dilakukan oleh Pemda itu tidak ada. Kuncinya kemitraan, tanpa kemitraan nasib petani non mitra itu posisi tawarnya sangat murah.

Kita tidak boleh tiba-tiba mengaku-ngaku bahwa ini bermitra sebab kemitraan didalam Permentan itu ada prosedurnya, ada Perjanjian Kerjasamanya yang terdiri dari beberapa item, setelah itu baru bisa dikatakan sah kita dibilang bermitra dan baru sah kita menguggat memberi sanksi kepada pabrik yang bermitra tersebut tidak taat terhadap aturan, tidak taat terhadap harga tetapan, tambahnya

Jadi pada saat ini, jika Pemda BU tiba-tiba mau memberi sanksi kita menunggu dari Kabupaten Bengkulu Utara, pabrik mana yang disanksi dan pabrik mana yang dicabut izinya. Jadi disini kita petani sudah tidak sabar menunggu BU ini sebagai satu satunya Kabupaten yang telah memberi sanksi atau mencabut izin usaha pabrik yang tak taat harga tetapan, dengan harapan jadi ada percontohan untuk memberi pelajaran kepada pabrik-pabrik yang lain bahwa mereka bisa dikenakan sanksi, tutupnya. (Yapp)

Baca Juga
Penasumatera