Keresahan UMKM Terjawab, Pajak Pempek dan Nasi Bungkus Hanya Untuk Restoran dan Rumah Makan yang Beromzet Besar

0 268

PALEMBANG, Penasumatera.co.id – Penerapan pajak pempek dan nasi bungkus hanya dikenakan kepada restoran dan rumah makan beromzet tinggi yang masuk dalam kriteria wajib pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Demikian dijelaskan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Palembang.

“Sasaran pajak tersebut menyasar ke tempat usahanya, tidak diberlakukan secara keseluruhan pempek dan makanan yang di bungkus (take away), tidak juga diterapkan bagi pengusaha kecil. Pajak Restoran 10% dikenakan kepada Restorannya, bukan kepada pempak dan nasi bungkusnya dan itupun hanya Restoran dan Rumah Makan yang beromzet besar saja.” ujarnya.

Bahkan dirinya menegaskan,  Pemerintah Kota Palembang melalui visi dan misinya memiliki konsen yang tinggi untuk mendorong pengembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti peminjaman modal tanpa agunan tanpa bunga kepada 4000 pelaku UMKM di Kota Palembang.

Sulaiman menuturkan, beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palembang untuk memasang tapping box kepada sejumlah restoran dan rumah makan. Tapping box itu sendiri merupakan sebuah alat untuk monitoring transaksi usaha secara online, dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi.

Rekomendasi ini muncul setelah KPK melihat adanya potensi kebocoran pajak restoran dan rumah makan di seluruh Indonesia, termasuk juga di Palembang. Dengan pemasangan alat tersebut,  diharapkan potensi kebocoran pajak dari para wajib pajak yang mengemplang pajak dapat diminimalisir.

“Dengan pemasangan alat ini,  jumlah transaksi dan besaran pajak yang harus disetorkan akan lebih transparan. Selain itu pula,  dengan penerapan sistem ini,  antara pengusaha dan pegawai pajak tidak lagi berinteraksi langsung. Setoran pajak hasil perekaman tapping box langsung disetorkan kepada bank,” ujarnya.

Dirinya berharap,  upaya Pemerintah Kota Palembang untuk optimalisasi pajak dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat. “Jangan sampai simpang-siurnya pemberitaan di masyarakat ditunggangi oleh para oknum pengusaha curang pengemplang pajak,” ujarnya.

Pajak pempek dan makanan dibungkus bagi restoran tertentu ini sesungguhnya telah ditetapkan sejak 2018 lalu. Namun pemasangan tapping box baru dilakukan Tahun 2019, atas rekomendasi KPK sebagai upaya mencegah kebocoran  pajak.

“Dalam pengenaan pajaknya kami juga melakukan survei dan analisa terlebih dahulu.  Hanya rumah makan dan restoran yang sudah memenuhi kriteria sesuai aturan saja yang dikenakan pajak dan dipasang alat e.tax ,” ujarnya.(Ril/MIE)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Penasumatera