OJK Ingatkan Masyarakat Waspadai Investasi Bodong

0 26

PALEMBANG, Pena Sumatera Co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada mengambil investasi. Ada dua syarat utama agar tak tertipu investasi bodong.

Selain investasi bodong, OJK juga menghimbau agar masyarakat juga bijak menggunakan jasa fintech yang sudah menjamur. Memang secara transaksi, fintech tumbuh pesat di Sumatera Selatan.

Berdasarkan OJK Regional 7 Sumbagsel, jumlah rekening borrower mengalami peningkatan cukup pesat, yakni tumbuh 226,641 persen secara year to date, Desember 2018 hingga September 2019.

Di Sumatera Selatan, tercatat 70.365 borrower di Desember 2018 menjadi 229.841 borrower di September 2019. Secara nasional juga mengalami peningkatan serupa, yakni 229,4 persen secara years to date.

Dari 4.359.448 borrower di Desember 2018 menjadi 14.359.918 borrower di September 2019. Dengan jumlah rekening lender di Sumsel juga mengalami peningkatan pesat.

Posisi Desember 2018 sebanyak 3.794 rekening menjadi 7.193 rekening di September 2019 atau mengalami pertumbuhan sebesar 89,59 persen. Secara nasional juga bertumbuh, periode yang sama dari 207.507 rekening menjadi 558.766 rekening.

Dengan angka penyaluran meningkat, di Sumsel tersalur Rp318,6 miliar di Desember 2018 menjadi Rp754,76 miliar di September 2019 atau bertumbuh 136,9 persen.

Meski mengalami peningkatan pesat, OJK tetap meminta kewaspadaan dari masyarakat untuk di pasar keuangan. Karena masih banyak laporan dari masyarakat terhadap masalah yang terjadi antara nasabah dengan lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank.

Hal ini diungkapkan Deputy Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 7 Sumbagsel, Mochammad Subandi, Selasa (10/12). “Ada dua syarat untuk berinvestasi (pasar keuangan, red),”jelas dia.

Pertama, kata dia, legal yakni perizinan jelas, lalu kedua syarat kedua logis, dalam artian pemberian suku bunga yang masuk diakal. “BPR (Bank Perkreditan Rakyat,red), 9 persen (bunga deposito,red) paling tinggi.”

Ia menambahkan kalau diatas itu (9 persen,red) masyarakat harus waspada, apalagi tidak terdaftar alias ilegal, karena itu masyarakat bisa kontak hotline OJK di 157.

Humas OJK Regional 7 Sumbagsel, Lina mengatakan fintech legal terdaftar dibawah Kewenangan kita, diluar itu ada 1.477 fintech, bahkan data terakhir ada lebih dari 1.900 fintech beredar. “Kewenangan OJK hanya mengawasi yang terdaftar dan berizin saja,”kata dia.

Kalau ada resiko investasi bodong, saran Lina, diluar itu (terdaftar,red) maka ranahnya penegak hukum. Meski demikian, Lina mengakui OJK tetap melakukan pengawasan terhadap fintech beredar selama ini, termasuk ilegal.

Contohnya, sambung dia, OJK akan memanggil fintech yang belum terdaftar, kalau saat dipanggil tak datang maka webs akan kita blok, melalui kerjasama dengan kementerian komunikasi dan informatika.

Lalu, kerjasama pengawasan terhadap adanya fintech bodong juga dengan aktif ke perbankan. Seperti, kata dia, selama ini aktivitas keuangan fintech melalui layanan virtual account.

Nah, lanjut dia, virtual account tersebut berkaitan erat dengan perbankan, OJK juga kerjasama dengan bank untuk itu, kalau memang ada hal mencurigakan dan dipantau, maka bisa rekeningnya diajukan pemblokiran, melalui jalur yang tepat.

Selama ini, untuk wilayah Sumbagsel, perbankan terbanyak laporan dari nasabah. Menurut dia, laporan paling banyak masuk ke OJK yakni layanan terkait konsumen terbesarnya di perbankan, lalu permasalahan dengan klaim asuransi.

Termasuk permasalahan yang terjadi antara Asuransi Bumiputera dengan nasabahnya yang belum selesai hingga kini. “Saat ini pengawasan Bumiputera sudah dimonitor terkait komitmen atas klaim (asuransi,red) ke masyarakat,”ujar dia. (Ofie)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Penasumatera