Separuh Pengusaha Provider tak Penuhi Panggilan Komisi III

0 22

Pengusaha Provider Dideadline 3 Hari

PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot ) Palembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang, terus mengejar provider yang mendirikan tower tanpa mengurus izin alias ilegal di Metropolis.

Tapi sayangnya, meskipun sudah diundang untuk menghadiri rapat bersama Komisi III, DPRD Palembang beserta SKPD terkait pada, Selasa (26/4). Hanya separuh dari 13 pengusaha provider yang hadir, sisanya membangkang tanpa ada penjelasan.

“Hanya separuh provider yang memenuhi panggilan kita. Separuhnya lagi tanpa ada pemberitahuan,”kata Ketua Komisi III, DPRD Palembang, Nazili, usai rapat.

Nazili mengatakan, rapat tersebut membahas soal jumlah tower yang mereka didirikan. Dari data tersebut, pihaknya bisa cocokan dengan yang punya Pemkot Palembang. Sehingga diketahui mana yang legal dan mana yang tidak.

“Dalam rapat itu, banyak provider tidak memiliki data lengkap. Sehingga kami memberikan waktu tiga hari untuk melengkapi data yang diperlukan,”katanya.

Sambungnya, jika semua data sudah lengkap dan diketahui provider mana saja yang tidak berizin. Maka, ia menegaskan, pihaknya akan melakukan tindakan berupa pembongkaran terhadap tower yang berdiri di Palembang.

“Palembang punya aturan tidak sembarang mendirikan tower, kami tidak peduli itu punya BUMN atau perorangan, kalau salahi aturan, tidak ada kata lain, bongkar,”pungkasnya.(Alam)

loading...
Baca Juga

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Penasumatera