Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel Berhasil Kendalikan Inflasi

0 71

Palembang, Pena Sumatera Co.id — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu (11/09/2019). Tujuan digelarnya HLM TPID bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengendalian inflasi di Prov. Sumsel hingga bulan Agustus 2019 serta mengkoordinasikan upaya-upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh anggota TPID Provinsi Sumatera Selatan dari bulan September hingga akhir tahun 2019.

Kegiatan HLM TPID ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Herman Deru, selaku Ketua TPID Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Yunita Resmi Sari, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Yohanes H. Toruan serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Akademisi dan Instansi terkait yang tergabung dalam TPID Prov. Sumsel serta Satgas Pangan Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan bahwa inflasi Sumatera Selatan hingga bulan Agustus 2019 relatif terkendali dan dalam kisaran target 3,5%±1%. Pada bulan Agustus 2019, Sumatera Selatan tercatat mengalami deflasi sebesar -0,15% (mtm), 1,67% (ytd), dan 2,52% (yoy). Secara year on year (yoy), Inflasi Provinsi Sumatera Selatan merupakan yang terendah kedua di wilayah Sumatera, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan mencapai 5,80% (yoy) pada triwulan II – 2019 atau tertinggi di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan inflasi yang terkendali menunjukkan perekonomian Sumatera Selatan dalam kondisi yang baik.

Gubernur Sumatera Selatan, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Sumatera Selatan harus mampu mempertahankan kinerja perekonomian berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali. Terkait pengendalian inflasi, Gubernur mengharapkan TPID dapat melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka stabilisasi harga di Sumatera Selatan. Dalam arahannya, Gubernur meminta tiap-tiap OPD untuk membuat terobosan dan inovasi yang  mendukung keberhasilan pengendalian inflasi. Selain itu, Gubernur mengharapkan HLM TPID dapat menghasilkan rekomendasi konkrit kepada Pemerintah Provinsi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, memberikan arahan kepada anggota TPID untuk memperhatikan komoditas-komoditas pemicu inflasi, seperti cabai dan beras. Melalui rapat TPID ini diharapkan akar permasalahan inflasi di Sumatera Selatan khususnya yang terkait dengan produksi komoditas Volatile Food dapat segera ditindaklanjuti oleh anggota TPID terkait, mengingat Sumatera Selatan pada dasarnya dapat memproduksi sendiri seluruh komoditas volatile food tersebut (beras, cabai, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras).

Selanjutnya, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, mengharapkan OPD dan Instansi agar mengidentifikasi program konkrit yang akan dilakukan sampai dengan akhir tahun sesuai arahan Gubernur Sumatera Selatan. Program tersebut hendaknya mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur mengenai Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi TPID Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan ini, tiap-tiap OPD dan Instansi berkomitmen untuk bersama-sama mendukung program pengendalian inflasi melalui Program 4 K yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

Pada akhir Rapat HLM TPID, diperoleh kesepakatan upaya pengendalian inflasi di Sumatera Selatan yang difokuskan pada hal-hal sebagai berikut mencermati dan memantau pergerakan harga komoditas yang secara historis dalam 4 (empat) tahun terakhir memberikan tekanan inflasi di Sumatera Selatan yaitu Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bawang Merah, dan Beras (Volatile Food), serta Angkutan Udara (Administered Price), mengingat Sumatera Selatan merupakan provinsi penghasil beras dan komoditas volatile food lainnya, maka perlu dilakukan efisiensi dari sisi distribusi, misalnya dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan konsumsi Sumatera Selatan terlebih dahulu, kemarau berkepanjangan dapat berdampak pada kebakaran dan kekeringan lahan yang berpotensi mengganggu jalur distribusi, serta produksi hortikultura di Sumatera Selatan. Untuk itu, perlu dilakukan antisipasi dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui koordinasi dan sinergi yang kuat diantara anggota TPID, inflasi Sumatera Selatan sampai dengan akhir tahun 2019 diyakini akan tetap terjaga dan berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan (3,5% ±1%). (Ofie)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Penasumatera