Tanggapi Tuntutan Pendemo, Wabup Lahat Minta DLH Ajak Perusahaan Duduk Bersama

0 70

 

LAHAT, penasumatera.co.id – Hujan deras yang mengguyur kota Lahat pada Senin pagi (20/1/20), tak mengurungkan niat puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) Kabupaten Lahat untuk menggelar unjuk rasa di halaman kantor Pemda Lahat.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan terkait izin dan aktivitas perusahaan tambang, serta dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan yang melakukan ekpolitasi penebangan hutan, sehingga mengakibatkan banjir bandang di Lahat.

Selain itu, belum adanya pelaksanaan reklamasi dari perusahaan tambang dan juga galian C yang di nilai telah merusak dan mengakibatkan bencana alam terjadi beberapa hari belakangan ini.

Tidak hanya itu, peledakan (blasting) yang akan dilakukan PT. BAU juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat desa yang bermukim di sekitar lokasi tambang. Serta pencemaran lingkungan limbah berdamapak kerusakan alam, air, udara dan lungkungan.

Koordinator aksi Saryono dalam orasinya meminta pemerintah agar segera menyetop sementara aktivitas perusahaan tambang yang dinilai tidak mematuhi aturan. Saryono menilai kegiatan penambangan di Lahat ini tidak ada yang melakukan reklamasi di bekas-bekas lubang tambang.

“Kami meminta hentikan dulu proses kegiatan penambangan yang secara potensial menimbulkan pencemaran bahkan kerusakan hutan yang mengakibatakan bencana alam,” Kata Saryono.

Jika dibiarkan sambung Saryono, kota Lahat akan kehilangan Icon Bukit Jempol jika terus dibiarkan adanya peledakan atau Balsting yang menggunakan Bom di area Bukit Jempol ini, sedangkan kami masyarakat sangat mencintai kota kelahiran ini,” tariaknya.

Usai aksi, perwakilan dari GRPK mengadakan rapat pertemuan diruangan Pemda Lahat guna mencari jalan keluar permasalahan ini, rapat pembahasan masalah inipun dipimpin Wakil Bupati  (Wabup);Lahat H. Hariyanto.

Dirinyapun meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), agar memanggil seluruh perusahaan tambang, maupun perkebunan untuk duduk bersama mencarikan solusi terbaik atas permasalahan ini.

“Saya minta agar pihak DLH mengundang seluruh perusahaan agar duduk bersama untuk mencarikan penyelesaian masalah ini secepat mungkin,” pinta Hariyanto.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agus Rahman melalui Kabid Edi Suroso, akan segera memanggil pihak perusahan pada bulan Februari mendatang minggu ke dua. (D0d).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Penasumatera