Terkait Dana Hiba dan Bansos, Asisten III Tegaskan Soal Akuntabilitas

0 40

BENGKULU, Penasumatera.co.id – Terkait penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, tegaskan soal akuntabilitas kepada bakal calon penerima, hal ini bertujuan meminimalisir terjadinya hal tak diinginkan kedepan.

Dikesempatan ini, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto usai gelaran pimpin Rapat Rencana Penyaluran Bantuan dan Dana Hibah 202, Kluster Lembaga Keagamaan, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Kluster Rumah Ibadah, berlangsung di Ruang Rapat Melati Biro Umum Pemprov, pada Kamis (21/01).

Dirinya mengatakan makanya kita undang mereka perwakilan dari bakal penerima Hibah, kita mengingatkan supaya tetap koordinasi jangan sampai nanti salah meng SPJ kan tidak sesuai dengan proposal yang disampaikan, begitu diingatkan Gotri Suyanto.

Dengan penjelasan juga mekanisme tahapan proses pencairan dan teknis digitalisasi keuangan, diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Untuk tahapan APBD 2021 masih proses DPA, baru kemudian penetapan penerima Hibah yang selanjutnya penetapan NPHD dan tahapan pencairan, bisa 1 atau 2 kali tahap pencairan.

“Terkait dengan penggunaan anggaran itu sudah tanggungjawab yang bersangkutan, jadi kita perlu menjelaskan semua tahapan dan mekanismenya,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, dikatakan Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Bengkulu Edie Hartawan, memang terdapat beberapa teknis pos anggaran terhadap dana hibah di tahun ini. Dimana dana hibah 2021 pos anggaran dan penyaluran melalui Dinas teknis terkait. Pada prinsipnya tetap sama, hanya penempatan dananya sekarang ini langsung di OPD dan tidak lagi di BPKAD, jadi hal ini salah satu perlu dilakukannya sosialisasi tersebut, begitu dikatakanya.

Sementara itu terkait jumlah besaran anggaran dana hibah dan jumlah penerima dana hibah ini, diketahui masih dalam proses finalisasi. Juga terlebih Pemprov Bengkulu, masih menunggu petunjuk teknis penggunaan sistem anggaran, yang saat ini sedang migrasi dari SIMDA ke SIPD sesuai regulasi dari Kemendagri, tutupnya. (**)

Baca Juga
Penasumatera