Terkait Harga TBS Perwakilan Petani Dan Kelembagaan Gelar Rapat Di Rumdin Gubernur

0 167

Bengkulu, Penasumatera.co.id – Perwakilan dari beberapa petani dan kelembagaan petani di Provinsi Bengkulu, pada Selasa 17 Mei 2022 akan menggelar rapat, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama wakil rakyat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu.

“Edy Mashuri Ketua Ikatan Petani Sawit Mandiri (IPSM) Provinsi Bengkulu membenarkan. Adapun dalam rapat tersebut, terkait penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) berlangsung sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Dinas (Rumdin) Gubernur Bengkulu, dan dilanjutkan dengan Hearing di DPRD Bengkulu. Ujarnya, Senin (16/05/2022).

Yang jelas lanjutnya, kami perwakilan dari beberapa petani dan kelembagaan petani Provinsi Bengkulu dengan ini menyampaikan aspirasi beserta agurmentasi kepada Dewan DPRD Provinsi Bengkulu, diantaranya.

1). Mohon dicabut kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) Refined, Blench and Deodorized Palm
Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO)

Argumentasi :

a. Bahwa Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan. Sementara ekspor Crude Palm Oil, Refined, Blench and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil mengakibatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit menjadi anjlok.

b. Kebijakan ini tidak diikuti oleh kebijakan menstabilkan harga pupuk dan herbisida.

c. Kebijakan ini dikeluarkan menjelang lbur lebaran dimana petani panen serentak biasanya harga TBS turun.

d. Kebijakan ini dikeluarkan saat miyak goreng sudah tidak langka walau harga mengikuti mekanisme pasar. Harga minyak goreng di pasaran hingga saat ini masih belum normal di angka Rp. 14.000/kg

e. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) membeli TBS produksi pekebun dengan harga murah dengan alasan tidak ada kepastian penjualan CPO yang melebihi kapasitas tangki timbun.

f. Berdasarkan kapasitas terpasang PKS, jam kerja, jumlah TBS yang diterima dan kapasitas tangki timbun seharusnya saat ini sudah banyak tangki timbun PKS yang penuh tetapi kenyataan nya PKS tetap beroperasi dan hanya menghentikan pembelian TBS beberapa hari dengan alasan maintenance kemudian beroperasi kembali. Alasan ini semakin menjatuhkan harga TBS.

g. Jika kebijakan ini menimbulkan goncangan ekonomi global, di khawatirkan akan ada tindakan balasan dari Negara importir CPO.

2). Mohon Permentan Nomor 01 Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Argumentasi :
a. Bahwa Permentan tersebut tidak mengakomodir nasib petani kelapa sawit non mitra.

b. Tidak mencantumkan sanksi bagi PKS yang tidak taat harga tetapan.

c. Banyak PKS non kebun dan tidak bermitra dengan petani kelapa sawit.

d. Banyak korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang tidak ada 20% plasma (Undang Undang Nomor 39/2014 tentang Perkebunan). Dibuat di Bengkulu, tanggal 17 Mei Tahun 2022.
(Yapp)

Baca Juga
Penasumatera