Tidak Memuat Sanksi Pabrik Yang Tak Taat Harga, DPRD Minta Gubernur Revisi Pergub

0 46

Bengkulu, Penasumatera.co.id – Usai menggelar rapat koordinasi dan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu, bersama Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Bengkulu. Para perwakilan dari petani serta kelembagaan petani Provinsi Bengkulu, langsung bertolak ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, untuk menggelar Hearing.

“Petemuan (Hearing) yang berlangsung sekira pukul 14.00 WIB tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II juga anggota, dan selanjutnya akan langsung disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Bengkulu”

Edy Mashuri Ketua Ikatan Petani Sawit Mandiri (IPSM) Provinsi Bengkulu mengutip disampaikan Ketua Komisi II melalui Usin Abdisyah Putra Sembiring Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, mengungkapkan hasil Hearing DPRD akan menyurati Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) agar dicabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO), tembusan ke Presiden.

Namun sebaliknya, jika aspirasi kami tidak didengar maka dalam waktu dekat ini juga kami akan melakukan aksi demo besar-besaran di Bengkulu dan seluruh Provinsi penghasil sawit. Jelas Ketua IPSM Provinsi Bengkulu, pada Selasa (17/05/2022).

“Terpisah, untuk hasil rapat di Rumah Dinas Gubernur bersama Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Bengkulu, untuk harga 2.675 harus di taati, akan tetapi saya yakin karena tidak ada pasal yang bisa memberi sanksi kepada pabrik yang tidak taat harga tetapan”.

Masih disampaikan Ketua Ikatan Petani Sawit (IPSM) Provinsi Bengkulu, dirinya menambahkan maka dari itu DPRD Provinsi Bengkulu, juga akan meminta Gubernur Bengkulu, untuk revisi Peraturan Gubernur (Pergub) 64/2018 karna tidak memuat sanksi bagi pabrik yang tidak taat harga tetapan tim. Tutupnya. (Yapp)

Baca Juga
Penasumatera